Wahid Foundation: Waspadai Politik Kebencian di Pilpres 2019

by Khusair
913 Views
Rabu, 8 Agustus 2018

LADUNI.ID-JAKARTA-Fenomena politisasi agama seperti yang muncul dalam pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukan jika masalah utama bukan karena masyarakat alergi dengan perbedaan agama atau keyakinan. Masyarakat Indonesia umumnya menyadari jika perbedaan tersebut merupakan kenyataan bangsa Indonesia.

“Masalah terbesar dalam politisasi agama terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama, penggunaan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang politik. Kedua, adanya usaha-usaha sebagian kelompok memanfaatkan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik,” kata Direktur Wahid Foundation (WF) Yenny Zannuba Wahid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/8).

Yenny juga menambahkan jika analisis itu didukung dengan hasil Survei Nasional kami tahun 2017. Ketidaksukaan dan kebencian dalam survei itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh langsung bagi aksi-aksi intoleransi.

Pernyataan di atas disampaikan Yenny yang juga penerima Duta Perdamaian dari Universal Peace Federation di hadapan lebih dari dua ratus undangan Peluncuran Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan dan Politisasi Agama 2017. Mereka berasal dari perwakilan-perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

Sepanjang pilkada 2017 di Pulau Jawa, WF mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan. Perbedaan jumlah dan tindakan ini mengandaikan jika dalam satu peristiwa terjadi beberapa tindakan. Peristiwa paling banyak terjadi di DKI Jakarta (24 peristiwa) menjelang putaran satu dan dua. Berikutnya Jawa Barat (3 peristiwa) dan Banten (1 peristiwa).

Seperti yang sudah diketahui, korban indvidu terbanyak di Jakarta adalah Basuki Tjahaya Purnama (10 tindakan). Setelah itu disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Anies Baswedan juga tercatat sebagai korban karena dituduh pengikut Syiah. Dari 28 peristiwa, hanya satu peristiwa yang dilakukan aktor negara. Sisanya, aktor non-negara (27 peristiwa). Front Pembela Islam (FPI) tercatat terlibat dalam 6 tindakan. Selebihnya para pengelola rumah ibadah (4 tindakan) dan aktor-aktor lain.

Untuk mencegah meningkatnya kasus-kasus politisasi agama menjelang Pemilihan Presiden 2019, WF memberi sejumlah rekomendasi. Salah satunya menyiapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian menjelang pilpres dan pileg 2019. “Kepada organisasi masyarakat sipil, kami juga terus mendorong organisasi-organisasi keagamaan memperkuat semangat toleransi,” tegasnya.

Peluncuran Laporan KBB merupakan tradisi tahunan lembaga yang digagas Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid itu sejak 2008. Tahun ini, menginjak tahun kesepuluh. Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Wahid secara khusus menganalisis kasus-kasus politisasi agama dalam pilkada serentak tahun 2017 di Pulau Jawa.

Acara ini juga diisi Seminar Publik bertajuk "Mengikis Politik Kebencian”. Sejumlah tokoh menjadi pembicara: Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Komisioner Komisi Nasional Perempuan Riri Khoriroh, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan pemudah Anshor Muhammad Nuruzzaman, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Ruben Hattari.