FGD KIP: Rekomendasikan Perbaikan Pengelolaan Informasi ATR/BPN

FGD KIP: Rekomendasikan Perbaikan Pengelolaan Informasi ATR/BPN

LADUNI, ID. JAKARTA  - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pastikan majelis Komisoner Komisi Informasi bisa menguji Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 6 tahun 2013  tentang Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Demikian dikatakan Refly Harun saat Forum  Group Discussion yang digelar Komisi Informasi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu (7/11) kemarin.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, soal pertanahan secara keseluruhan tak hanya informasi publiknya, akan tetapi soal hukum masih rumit dan ruwet. “Jangankan lembaga baru seperti Komisi Informasi (KI), lembaga tradisionil soal hukum saja seperti Pengadilan sering tidak dipandang. Itu, mungkin bukan soal masyarakat tidak taat hukum, tapi putusannya mungkin banyak masalah,” ujar Refly

Adanya Perkaban lanjut Refly menentukan informasi dikecualikan, tetap harus membreakdown dulu Pasal 17  mengatur informaai dikecualika pada UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika menguji Perkaban 6 tahun 2013 apa betentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni pasal 17 UU 14 tahun 2018, atau bisa dengan norma abstrak yakni yudisial review kepada Mahkamah Agung. “Tapi jangan salah, untuk kasuistik, cara konkritnya bisa lewat sidang sengketa informasi publik Komisi Informasi,” ujar Refly

Kasuistik maksudnya kata Refly, menguji Perkaban tadi dengan UU, pasti majelis komisioner memutuskan pemohon berhak mendapatkan informasi karena informasi dimintanya tidak termasuk informasi publik dikecualikan menurut UU 14 tahun 2017. “Itu legal konkritnya,  tapi Perkaban 6 tahun 2013 itu tidak batal otomatis, Perkaban tetap berlaku buat pemohon informasi lainnya,” ujar Refly Harun

Bahkan Refly juga menyamakan pada putusan MA, soal Osman Sapta boleh calon DPD meski memimpin Parpol. “Saya katakan silahkan KPU jalankan putusan MA, tapi Pak Osman Sapta tetap tidak bisa juga maju calon DPD, karena putusan Mahkamah Konstitusi masih ada, sah, final dan mengikat,” ujarnya.

Soal rumit dan ruwet masalah pertanahan,  Komisi Informasi baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota,  kata Refli Harun, harus mampu rebut trust publik dan penguatan kapasitas mereka. “Dan harusnya untuk lembaga quasi peradilan yang bekerja dan punya kewenangan serta dibentuk karena perintah UU, seperti KI, KPPU dan Bawaslu, putusan lembaga itu harus final dan mengikat,” ujarnya

Sementara Yagus Suyadi Kepala Bagian perUUan Kementerian ATR/BPN mengklaim bahwa sejak 2010 sudah membuat sistem informasi bidang tanah. “Kementerian ATR/BPN terus berkomntmen untuk keterbukaan informasi publik, bahkan jntuk surat keterangan tanah bisa diakses di BPN, tapi kalau Warkah lengkap untuk memperolehnya harus seizin Kanwil BPN karena warkah merupakan dokumen negara,” ujarnya.

Pradigma Rahasia Negara Absolut tak Berlaku

Menurut Refly Harun, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, dan preseden putusan KIP terbukti bahwa paradigma kerahasiaan negara absolut tidak berlaku lagi. “Status dokumen negara, khususnya dokumen pertanahan tidak dapat ditetapkan sebagai dokumen yang dirahasiakan, kecuali secara eksplisit diatur di dalam undang-undang. Sebab, pada prinsipnya, seluruh informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Refly

Adapun pengecualian tersebut, mengutip Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008, bersifat ketat dan terbatas, yang mana diuraikan kriterianya dalam Pasal 17. ​Setelah melihat pokok permasalahan di atas, bisa jadi duduk perkara tidak sepenuhnya berada pada tataran yuridis, melainkan tataran implementasi. “Apabila badan publik di bidang pertanahan masih tidak hendak memberikan informasi pertanahan yang jelas-jelas bukan merupakan dokumen rahasia, dikhawatirkan bahwa pengesahan atau penetapan dokumen tersebut tidak berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan,” ujarnya

Keterbukaan informasi itu sejatinya merupakan motor good governance dalam pemerintahan terbuka (open government) akan sulit diwujudkan apabila lembaga yang bersangkutan tidak memiliki kehendak atau unwilling untuk menjalankan kewajiban tersebut. Seyogianya, kata Refly pemerintahan yang terbuka dapat memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris.

Rekomendasi FGD

Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta, Muhammad Dawam memastikan bahwa FGD ini untuk mencari formulasi terhadap perbaikan pengelolaan informasi di ATR/BPN. “FGD merumuskan rekomendasi terkait perbaikan Perkaban 6 tahun 2013 dan sebagai masukan untuk RUU Pertanahan, ” ujar Dawam. Selanjutnya kata Dawam, rekoemdasi  FGD akan disampaikan kepada DPR RI. “Untuk memperkuat RUU Pertanahan yang akan dibahas di DPR RI,” tambahnya

Selain itu, rekomendasi FGD disampaikan kepada Kementerian ATR BPN, supaya  menjadi masukan untuk perbaikan Perkaban No. 6 tahun 2013, dikabarkan akan  direvisi. “Mudah-mudahan Peran Komisi Informasi akan banyak memberi Kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Muhammad Dawam. (ppid/kisb/hud)

 

Tags