Terkait Rehab Rekon, Korban Gempa Pijay Melapor ke GeRAK Aceh

Terkait Rehab Rekon, Korban Gempa Pijay Melapor ke GeRAK Aceh

LADUNI.ID | ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menerima laporan dari masyarakat korban gempa Kabupaten Pidie Jaya, Kamis (8/11). Pengaduan warga tersebut terkait proses rehab rekon rumah rusak akibat gempa bumi yang melanda kabupaten ini pada 7 Desember 2016 lalu.

Dalam laporan yang diterima GeRAK Aceh itu disampaikan adanya dugaan kelalaian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya dalam melakukan pendataan terhadap korban. Pasalnya, hampir dua tahun masa transisi masih banyak warga yang belum menerima rehab rekon rumah.

Padahal disisi lain, Pemerintah Pusat sudah menentukan rumah yang menerima rehab rekon itu dibagi dalam tiga kategori yakni rusak berat, sedang dan rusak ringan. Tetapi sejauh ini berdasarkan laporan yang diterima GeRAK Aceh masih banyak korban gempa yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

Terhadap laporan masyarakat ini, Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatuddin Tanjung meminta BPBD Pidie Jaya untuk mendata ulang jumlah korban gempa Pidie Jaya mulai dari yang rusak ringan maupun berat. Kemudian dalam proses rehab rekon harus lebih transparan, bahkan bila perlu dibuka ke publik sejauh mana rehab rekon itu sudah berjalan.

Menurut Hayatuddin hal itu penting dilakukan agar publik, khususnya korban gempa bisa mengetahui berapa total rumah yang direhab, sehingga masyarakat yang terkena dampak gempa dulunya mendapatkan kejelasan proses rehab rekon ini.

"GeRAK mendesak BPBD Pidie Jaya untuk mendata kembali mana yang layak dibangun rumah mana yang harus direhab. Dan kriterianya juga harus jelas disampaikan kepada korban agar para penerima bantuan tidak merasakan adanya pilih kasih atas rehab rekon tersebut," kata Hayatuddin Tanjung.

Hayatuddin menegaskan, pihaknya bakal memantau proses rehab rekon ini secara berkelanjutan hingga selesai. Dan jika ditemukan adanya penyimpangan selama kegiatan berjalan maka GeRAK akan menindaklanjuti persoalan tersebut ke penegak hukum. 

"Kami mengawal proses rehab rekon di Pidie Jaya secara berkelanjutan. Laporan masyarakat ini bakal kami tindaklanjuti," tegasnya.

Karena itu, sebelum masyarakat kecewa kepada pemerintah karena ketidakadilan proses rehab rekon rumah terhadap korban gempa ini, pemerintah harus segera mendata ulang jangan sampai ada korban yang tidak tersentuh bantuan apapun.