Penjelasan Hukum tentang Anggota DPR/DPDRD dari Seorang Perempuan
Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya wanita menjadi anggota DPR/DPRD? Apakah yang demikian itu tidak termasuk di dalam hadits yang artinya: “Tidak berbahagialah suatu golongan yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan.” Karena anggota hanya berhak memberi pertimbangan kepada ketua sidang, yang selanjutnya buah pertimbangan itu bisa dijadikan bahan/dasar oleh ketua untuk memutuskan sesuatu persoalan?.
Jawab :
DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (tsubutu amrin li amrin), bukan untuk menentukan qadha (lizamil hukmi). Oleh sebab itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- ‘Afifah.
- Ahli dalam hal-hal tersebut di atas.
- Menutupi auratnya.
- Mendapat izin dari yang berhak memberi izin.
- Aman dari fitnah.
- Tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara’.
Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka haram. Dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriah NU berhak menariknya.
Keterangan, dari kitab:
- Mughni al-Muhtaj [1]
(وَيُنْدَبُ) عِنْدَ اخْتِلاَفِ وُجُوْهِ النَّظَرِ وَتَعَارُضِ اْلأَدِلَّةِ فِيْ الحُكْمِ (أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
Rp137.500
Rp299.000
Rp49.000
Rp179.000
.jpg)
Memuat Komentar ...