Kedudukan Hukum Lembaga Zakat dengan Amil Zakat
Lembaga Zakat Hubungannya dengan Amil Zakat
Pertanyaan :
Bagaimana kedudukan hukum/status syar’i lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan fiqh tentang Amil?.
Jawab :
Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar’i untuk membentuk Amil.
Keterangan, dari kitab:
- Mauhibah Dzi al-Fadhl [1]
وَالصِّنْفُ الْخَامِسُ الْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا وَمِنْهُمْ السَّاعِيُ الَّذِيْ يَبْعَثُهُ اْلإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ، وَبَعْثُهُ وَاجِبٌ. وَالْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا أَيِ الزَّكَاةِ يَعْنِي مَنْ نَصَبَهُ اْلإِمَامُ فِيْ أَخْذِ الْعُمَّالَةِ مِنَ الزَّكَواتِ
Bagian kelima adalah para Amil, mereka antara lain adalah Sa’i yang diutus penguasa untuk menarik zakat. Dan pengangkatannya itu wajib. Amil zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai penarik zakat.
- Ihya’ ‘Ulum al-Din [2]
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
Rp27.900
Rp365.000
Rp299.000
Rp179.000
Memuat Komentar ...