Gus Yaqut: Pemerintah Harus Segera Revisi UU ASN
LADUNI.ID, Jakarta - Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta supaya pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat. Sebab jika orang-orang pro khilafah dibiarkan, maka akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasaskan Pancasila.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (11/1).
“Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara merevisi UU ASN agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk menindak orang-orang seperti ini (pro khilafah) yang sekarang ada di institusi pemerintah,” tutur Gus Yaqut.
Di samping itu Gus Yaqut juga menjelaskan bahwa, UU ASN yang ada saat ini tak memungkinkan bagi pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang radikal dan pro khilafah. “Kami paham pemerintah terbentur dengan UU tak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu. Memutasi pun ada aturannya karena ada UU ASN yang atur,” ucapnya.
Lebih daripada itu, sekarang bahkan banyak pejabat di berbagai instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menganut paham radikal dan pro khilafah. “Kami sampaikan ke presiden dan kami minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang itu,” katanya.
Rp142.900
Rp96.000
Rp136.400
Rp94.000
Memuat Komentar ...