Mengulik Sejarah Nahdlatul Ulama dalam Gelanggang Politik

 
Mengulik Sejarah Nahdlatul Ulama dalam Gelanggang Politik
Sumber Gambar: Istimewa, Ilustrasi: laduni.ID

Laduni.ID, Jakarta - Pada awal perjuangannya, NU menitikberatkan pada pendidikan dan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Hingga tahun tahun 1930-an, NU tetap istiqomah berada di jalur pendidikan dan dakwah. Tetapi pada tahun di atas 1930-an sikap istiqomah NU mulai berubah, utamannya ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan pengetatan pengajaran agama (Guru Ordonnantie, 1925), perubahan undang-undang perkawinan, yang seakan sengaja dibuat untuk melarang poligami, melakukan otopsi jenazah kaum Muslim, dan subsidi pemerintah yang lebih besar kepada sekolah-sekolah Kristen. (Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, ter. Farid Wajidi dan MA Bakhtiar, hlm. 47)

Kondisi tersebut menjadi titik awal tokoh-tokoh NU terlibat dalam urusan negara. Sinyal kedua yang menunjukkan peningkatan minat politik dalam tubuh NU terlihat dalam Muktamar 1938, yaitu dengan adanya usulan agar organisasi tersebut terlibat langsung dalam perwakilan politik dan mencari posisi di Volksraad (dewan rakyat yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah kolonial), meskipun usulan tersebut akhirnya ditolak. (Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, ter. Farid Wajidi dan MA Bakhtiar, hlm. 48)

Keterlibatan NU dalam politik semakin nyata ketika menjelang kemerdekaan yang ditandai dengan munculnya tokoh muda NU, Gus Wahid Hasyim sebagai penggerak dan pelopor kemerdekaan.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN