NU dan Pancasila di Masa Orba

by arafah
1.584 Views
Senin, 31 Mei 2021

LADUNI.ID - Melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disosialisasikan diberbagai sekolah, kampus, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga negara diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4, demi memonopoli kekuasaan serta kebenaran dan mengkultuskan setiap kebijakan serta kepentingan.

Orde baru menghendaki agar semua elemen masyarakat yakin dan meyakini bahwa Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif. Hal ini bisa dicermati dari adagium bahwa Pancasila merupakan ideologi dan sumber nilai sekaligus norma dan sebab itulah harus ditangani langsung secara terpusat. Buruknya pandangan tersebut bahkan bermuara pada situasi yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah suatu negara yang merasa paling sempurna dan paling memahami apa yang baik dan buruk bagi rakyatnya.

Selanjutnya melakukan berbagai upaya sistematis agar ‘kebenaran’ yang dipahami negara tersebut sebisa mungkin diberlakukan dalam masyarakatnya. Pemahaman, kondisi dan situasi yang dipaksakan (indoktrinasi) menciptakan formulasi “kebenaran semu”, dengan kata lain segala sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan kehendak penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

Pancasila NU dan Kegelisahan Para Ulama Pra Muktamar Situbondo 84

Sebagai catatan NU pada dasarnya telah bersepakat dengan Pancasila. Tetapi Orde Baru berulah dan meresahkan sebagian besar Masyarakat. Dalam situasi demikian Ormas Nahdhatul Ulama mengambil sikap. Melalui musyawarah serius antara KH. As’ad Syamsul Arifin bersama KH. Ahmad Siddiq yang kemudian didiskusikan lagi dengan beberapa kaum cerdik cendekia diinternal Ormas NU sehingga tercapailah kemufakatan. Dengan tegas kepada Presiden Soeharto disampaikan bahwa NU mau menerima Pancasila sebagai asas organisai dengan syarat, NU sama sekali tidak akan merubah Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai dasar akidah dan jangan sekali-kali ideologi pancasila menggeser Agama apalagi agama mau dipancasilakan. Orde Baru pun sepakat.