Pak Din dan Khilafah
LADUNI.ID - Kurang ajar dan su'ul adab kalau saya meragukan kapasitas keilmun Prof. Sirajuddin Syamsuddin (Pak Din). Beliau guru besar politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah, lulusan UCLA, disertasinya tentang politik Islam berjudul “Religion and politics in Islam: The case of Muhammadiyah in Indonesia’s New Order.” Dari beliau, saya mengutip saripati dari kerangka teorinya untuk menjelaskan tiga tesis hubungan agama dan negara: integrated (kesatuan dīn-dawlah), sekularistik (agama tidak berurusan dengan politik), dan simbiotik (terpisah tetapi saling dukung). Kalau saya tidak salah baca, Pak Din mengikuti pandangan simbiotik. Pandangan ini adalah madzhab para juris klasik abad pertengah, seperti al-Mawardi dan al-Ghazali, yang berarti sama dengan pandangan NU.
Bertolak dari ini, mustahil Pak Din tidak bisa membedakan antara Khalīfah dan Khilâfah. Yang kadang membingungkan bukan paradigma pemikirannya, tetapi preferensi politik dan manuver politiknya. Manuvernya terlihat ketika merapat ke Jokowi dan menerima jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban, tetapi kemudian meninggalkannya. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Pak Din membela aksi 212, mendukung aksi bela tauhid, dan tidak tegas terhadap ideologi HTI. Sikap ini jelas berbeda, kalau bisa disebut bertolak belakang, dengan sikap mantan ketum PP Muhammadiyah pendahulunya, Buya Syafi’i Ma’arif. Kesenjangan antara pikiran dan manuver politiknya ini membuat posisi Pak Din selalu ambivalen. Di link berikut ini (
Rp120.000
Rp870.000
Rp799.000
Rp116.000
.jpg)
Memuat Komentar ...