Meretas Harapan Ibu Kota Baru

by arafah
1.307 Views
Selasa, 27 Agustus 2019

LADUNI.ID - Setelah mampu menggairahkan diskusi warung kopi, wacana ibu kota baru kembali dilempar ke publik oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, pada 26/08/2019. Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut kajian negara dianggap mampu merepresentasikan gaung tujuan nasional. Tentu saja membahas persoalan di dalamnya tidak akan semudah membalik telapak tangan. Dapat dibayangkan, kerumitan menghijrahkan figur kota yang telah mapan sebagai inti, sebagaimana Jakarta, kepada daerah yang mungkin bagi sebagian warga negara dianggap periferal, atau bahkan beberapa diantaranya belum pernah mendengar.

Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa dana sekitar 466 Triliun Rupiah akan digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota baru. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, tumbuh harapan baru di tengah-tengah eksploitasi sumber daya alam Kalimantan Timur. "Sexy Killers" garapan Watcdoc Image yang telah dilempar pra-pemilu 2019 lalu, telah mampu mengusik cara pandang sebagian warga negara tentang kekuasaan. Menariknya, kini ia kembali menantang negara untuk mampu mengambil alih andil perdamaian atas ketidakadilan di belantara tropis tersebut.

Terlepas dari polemik dari kekuasaan dan eksploitasi, sesungguhnya ada hal yang lebih penting untuk diretas. Nalar atas harapan itulah yang harus direkonstruksi kembali untuk menghadirkan optimisme.

Dapat dibayangkan bagaimana dana 466 Triliun Rupiah akan digelontorkan di daerah yang selama ini lekat dengan stigma periferal. Industrialisasi Kalimantan Timur khususnya, dan keseluruhan Kalimantan pada umumnya, hanya terbatas pada pertambangan mineral dan perkebunan sawit. Lepas dari kedua definisi industri tersebut, masih banyak daerah di pedalaman yang masih terinfeksi kategori 3T. Tentu saja dana pembangunan yang sedemikian besar akan menciptakan harapan untuk menjembatani daerah terisolasi kepada investasi kompeherensif, termasuk di dalamnya potensi sumber daya manusia berbasis lokal.