Dari Papua, Revisi UU KPK Sampai Karhutla: Upaya Gagalkan Pelantikan Jokowi
Oleh MORA SIFUDAN
LADUNI.ID, Jakarta - Selama ini tak ada pengamat yang mampu menjelaskan fenomena politik pasca Pilpres. Pun tak ada prediksi arah politik yang jelas. Semua memudar seiring munculnya isu krusial, berbahaya, dan mengkhawatirkan. Entah kenapa, tak ada yang mampu mengurainya.
Secara kasat mata, tidak ada hubungan antara kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sampai menimbulkan kekacauan dengan isu revisi UU KPK yang juga menimbulkan kegaduhan serta dengan maraknya pembakaran hutan di beberapa daerah. Peristiwa itu beruntun bertalu-talu dengan daya gebuk yang luar biasa.
Kasus Papua hampir saja mengakibatkan perang saudara. Apabila tidak ditangani dengan profesional, bukan tidak mungkin akan berujung lepasnya Papua dari Indonesia. Atau setidaknya menumpahkan darah sesama anak bangsa.
Menariknya, walau penyelesaian di Papua berakhir dengan cepat, tidak menimbulkan korban lebih banyak, serta tidak sampai menimbulkan diintegrasi bangsa, kesalahan tetap ditimpakan kepada Jokowi.
Isu revisi UU KPK pun sejatinya bukan kalah gaduhnya. Yang paling keras berontak adalah pegawai KPK. Ada juga reaksi dari para aktivis – yang entah dengan kemurnian dukungannya terhadap pemberantasan korupsi entah karena agenda tersendiri – tetapi tidak sekuat reaksi dari internal KPK.
Menariknya, bukan DPR – yang berinisiatif merevisi UU KPK – yang jadi sasaran tembak paling keras, melainkan Jokowi. Pada saat yang sama, serangan terhadap legislator menghilang dengan sendirinya seperti kentut ditelan bumi, tak terdengar tetap baunya tetap menyengat.
Memuat Komentar ...