Governing The NU (Bagian Ketiga): Kewargaan dan Kuasa Kepemimpinan
Oleh GUS YAHYA CHOLIL STAQUF
LADUNI.ID, Jakarta - Telah lama menjadi obsesi para aktivis dan pemeduli NU, bagaimana agar jama’ah (komunitas) yang sedemikian kokoh eksistensinya dapat sungguh-sungguh ditransformasikan menjadi jam’iyyah (organisasi). “Menjam’iyyahkan jama’ah” adalah slogan yang digaungkan berpuluh-puluh tahun tapi tak kunjung menjadi kenyataan. Ketidakteraturan dan berseraknya kepingan-kepingan komunitas seolah merupakan watak bawaan sehingga segala gairah untuk mengatasinya senantiasa berujung keputusasaan.
Sebagian orang menuding langkanya ketrampilan administrasi sebagai masalah dasar. Sebagian lain bahkan munuduh watak kultural pesantren sebagai biangnya. Tak seorang pun sampai pada jawaban tentang jalan keluar yang nyata, yang bisa dilaksanakan dan sungguh membawa kearah tujuan. Ikhtiar bukannya sama sekali tak ada. Tapi sebagian besar bersifat coba-coba dan segera patah ketika menyadari, betapa hasil yang diharapkan begitu jauh dari gapaian.
Yang absen dari wacana pembangunan jam’iyyah justru dua asumsi yang paling mendasar, yaitu asumsi tentang seluk-beluk kewargaan dan asumsi tentang tujuan. Ketika orang mengangankan suatu organisasi NU yang mampu mengerahkan seluruh warganya untuk bergerak bersama, apakah seluk-beluk kewargaan NU memungkinkan bagi angan-angan itu untuk menjadi kenyataan? Lebih jauh, bergerak bersama untuk tujuan apa?
Telah dimaklumi bahwa NU tidak memiliki keanggotaan yang terdaftar. Bahkan, walaupun diwarnai dengan “rasa budaya” yang seragam, persepsi orang per orang tentang dasar kewargaan masing-masing bisa berbeda-beda. Dengan kata lain, kalau ditanyakan kepada setiap warga, atas dasar apa ia merasa menjadi warga NU, jawabannya pasti amat beragam. Ada yang karena keturunan, pertemanan, atau sekedar suatu momentum perjalanan hidup yang terjadi kebetulan.
Rp319.000
Rp369.000
Rp700.000
Rp94.000
Memuat Komentar ...