MUI Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Dukung UU JPH

by Mihrob
2.107 Views
Kamis, 13 Pebruari 2020

LADUNI.ID, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia hari ini secara resmi meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi MUI (LSP MUI). Terbentuknya LSP MUI ini sebagai implementasi terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di dalam Undang-undang tersebut, wewenang MUI ada tiga, pertama pemberi fatwa halal, kemudian sertifikasi auditor, dan ketiga sertifikasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Khusus wewenang pertama dan kedua, merupakan wewenang penuh MUI. Wewenang pemberi fatwa halal sudah ada pada Komisi Fatwa MUI, sementara wewenang sebagai pemberi sertifikasi auditor/penyelia halal di bawah LSP MUI.

Menurut Direktur LSP MUI, Aminuddin Ya’qub, peluncuran LSP MUI ini adalah bentuk tanggung jawab MUI berupa "himayatul ummah" (pelayan umat) dimana MUI dituntut dapat berperan secara aktual sesuai dengan kondisi terkini.

"Salah satu tuntutan terkini atas peran MUI dalam melaksanakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah MUI harus mampu memberikan standardidasi kepada auditor Halal yang memegang peran kunci dalam proses sertifikasi halal,” terang Aminuddin, di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima Laduni.id, Kamis (13/02).

Amin juga menambahkan, LSP MUI merupakan gabungan dari LSP LPPOM MUI dan LSP DSN MUI yang sebelumnya sudah berjalan. Hal ini menyusul peraturan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang tidak membolehkan sebuah organisasi memiliki dua atau lebih lembaga sertifikasi. Tugas LSP MUI ada dua, yaitu sebagai pemberi sertifikasi auditor (penyelia) halal dan pemberi sertifikasi pengawas syariah (DPS).