Implementasi Good Governance pada Pemerintahan
Laduni.ID, Jakarta – Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa. Ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule of Law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh.
Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sendiri merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih, suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada masa reformasi, badan eksekutif dan legislatif telah berhasil menciptakan tiga perundang-undangan yang kemudian mengubah sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu:
Rp49.000
Rp175.000
Rp1.548.999
Rp484.000
Memuat Komentar ...